Risaukan Penambangan Liar, Mahasiswa Madina Lapor Komisi VII

14-03-2013 / KOMISI VII

Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI menerima aspirasi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Hidup  (AMPLH) Madina. Mereka melaporkan kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang dilakukan penambang liar.

"Penambang emas liar ini telah merusak lingkungan dan ini dibiarkan oleh aparat," kata Husen Ketua AMPLH saat menemui Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII di Medan, Sumut, Kamis (14/3/13).

Ia menyebut penambangan emas liar di hulu Sungai Simalagi Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diduga menggunakan bahan merkuri dalam pengolahannya. Ini membuat kerusakan lingkungan yang berada di kawasan hutan lindung semakin serius.

Anggota Komisi VII (F-PG) Dito Ganinduto memberikan apresiasi kepada AMPLH Madina yang telah menunjukkan kepedulian pada lingkungan. Ia meminta para aktivis muda ini mengirimkan data dan bahan yang lebih lengkap untuk dapat dipelajari.

Pimpinan Tim Kunlap Effendi Simbolon mengatakan, apabila diperlukan Komisi VII dapat mengagendakan kunjungan lapangan ke lokasi penambangan. "Kita prihatin kalau aktivitas illegal ini dibiarkan aparat. Kita pelajari laporan ini, kalau perlu Komisi VII bisa melihat langsung ke lapangan," tandasnya.

Kunjungan lapangan Komisi VII ke Provinsi Sumut dalam rangka menghimpun masukan dari sejumlah pihak terkait rencana DPR untuk meratifikasi Konvensi Rotterdam. Kesepakatan 73 negara ini mengatur lalu lintas bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional. (iky) foto:ic/parle/ry

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...